BKPSDM Melaksanakan Pemusnahan Arsip Lebih dari 14.000 Arsip

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan BKPSDM pada Selasa, 13 Januari 2026 bertempat di Aula BKPSDM.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan arsip serta penyelamatan arsip yang telah habis masa retensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemusnahan arsip dilaksanakan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, berketerangan musnah pada Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Pemusnahan arsip BKPSDM dilakukan secara tertib, aman, dan sesuai prosedur sebagaimana Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyusutan Arsip, dengan total 14.058 arsip. 

Kegiatan pemusnahan arsip ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat yang menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini bertujuan untuk mengefektifkan tata kelola arsip. 

"Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan BKPSDM dapat semakin efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik" tegasnya.

Selain itu, dalam kegiatan ini turut hadir dalam Sekretaris BKPSDM, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, Inspektorat Kabupaten Tangerang, serta perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Selepas pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemusnahan arsip secara simbolis yang dilakukan oleh seluruh perwakilan Perangkat Daerah yang hadir, termasuk para kepala bidang lingkup BKPSDM.

Dengan adanya kegiatan pemusnahan arsip, Kepala BKPSDM berharap pengelolaan arsip dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin kepastian hukum terhadap arsip, serta mencegah penumpukan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna.