KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ANGKATAN I, II, DAN III KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Tangerang, 20 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Hal ini dibuktikan dengan suksesnya penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angkatan I, II, dan III Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung selama sepuluh hari, mulai 10 sampai 20 November 2025 ini, tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tetapi juga menjadi sarana strategis peningkatan profesionalitas ASN dalam mengelola anggaran negara dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Acara pembukaan dilaksanakan pada Senin, 10 November 2025 dan dibuka langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, Bapak Beni Rachmat, S.H. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya formalitas pemenuhan sertifikasi, tetapi bagian penting dari visi besar Kabupaten Tangerang untuk mencetak SDM aparatur yang unggul dan berintegritas.

Beliau menyampaikan bahwa pengadaan merupakan jantung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh pelaku PBJ wajib memahami regulasi, mekanisme, risiko, serta etika pengadaan sesuai standar LKPP.

Sebanyak 120 ASN dari berbagai perangkat daerah mengikuti pelatihan ini. Mereka terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, serta pejabat eselon IV yang terlibat langsung dalam proses PBJ di unit kerja masing-masing.

Materi pelatihan yang diberikan meliputi:

• Dasar hukum dan pengantar PBJP

• Perencanaan pengadaan

• Pemilihan penyedia

• Pengelolaan dan manajemen kontrak

• Pelaksanaan swakelola

• Supply Chain Management

• Simulasi dan ujian sertifikasi

Seluruh materi diberikan melalui metode tatap muka dan blended learning, dengan total 50 jam pelajaran, dipandu oleh Widyaiswara dari BPSDMD Provinsi Banten dan asesor dari LKPP Nasional.

Pelaksanaan ujian sertifikasi dilakukan terpisah per angkatan.

Hasil akhir menunjukkan:

• Angkatan I: 30 peserta kompeten; 9 tidak kompeten; 1 sakit.

• Angkatan II & III: 55 peserta kompeten; 25 tidak kompeten.

Dengan demikian, total peserta yang dinyatakan kompeten berjumlah 87 orang. Seluruh peserta juga menerima sertifikat pelatihan sebagai bukti telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimtek.

Penutupan

Acara penutupan dilaksanakan pada Kamis, 20 November 2025. Dalam laporan akhir yang disampaikan Kepala Bidang PSDMA, Juhri Saputra, S.IP., M.Si., beliau mengungkapkan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia. Beliau menekankan pentingnya implementasi ilmu PBJ di unit kerja masing-masing serta peran strategis sertifikasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tangerang bapak Bangbang Ismail, S.Sos., MAP., FRMP. dalam sambutan penutupnya kembali mengingatkan bahwa sertifikat bukan tujuan akhir. Beliau menyebutkan, “Sertifikat adalah amanah. Kompetensi yang telah diperoleh harus menjadi tameng menjaga integritas ASN, karena kepercayaan publik berada di tangan kita.”

Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas ASN melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong terciptanya pengadaan barang/jasa yang:

• Bebas dari penyimpangan,

• Menghasilkan manfaat optimal,

• Mendukung pembangunan daerah,

• Memiliki proses yang akuntabel dan transparan.

Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi bagian dari upaya menciptakan birokrasi berkinerja tinggi dan berintegritas sesuai visi Tangerang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap seluruh peserta dapat menerapkan kompetensi yang diperoleh dan menjadi pelopor pengadaan bersih di masing-masing perangkat daerah. Dengan SDM aparatur yang kompeten dan profesional, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel.