Tingkatkan Skor dan Kualitas Data DMS, BKPSDM Lakukan Pendampingan Mapping DMS bagi 1.046 PNS di Lingkup Dinas Pendidikan

Kabupaten Tangerang – Dalam upaya mewujudkan tata kelola administrasi kepegawaian yang tertib, akurat, dan berbasis digital, BKPSDM Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian melaksanakan kegiatan Mapping Document Management System (DMS) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh 1.046 PNS sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas data kepegawaian pada Document Management System (DMS) SIASN BKN.

Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 10 Juli 2026 di Aula Gedung Diklat Kitri Bhakti ini merupakan bentuk pendampingan teknis kepada para PNS dalam melakukan pemetaan, pemeriksaan, verifikasi, dan penyesuaian dokumen kepegawaian yang tersimpan dalam lemari arsip digital. Pendampingan dilakukan secara langsung untuk memastikan setiap dokumen yang dipersyaratkan telah tersedia, sesuai, dan terunggah pada DMS SIASN BKN.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pendampingan dalam mengidentifikasi dokumen yang belum lengkap, memperbaiki ketidaksesuaian data, serta melengkapi dokumen kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas data ASN dapat terus ditingkatkan sekaligus mendukung terselenggaranya sistem administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan terintegrasi.

Selain bertujuan meningkatkan skor DMS setiap PNS, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi transformasi digital manajemen ASN di Kabupaten Tangerang. Dokumen kepegawaian yang lengkap dan valid akan mempermudah berbagai proses layanan kepegawaian, seperti kenaikan pangkat hingga pelayanan pensiun.

BKPSDM Kabupaten Tangerang berharap melalui kegiatan pendampingan ini, seluruh PNS semakin memahami pentingnya pengelolaan dokumen kepegawaian secara digital. Dengan kualitas data yang semakin baik, pengelolaan administrasi kepegawaian di Kabupaten Tangerang diharapkan menjadi semakin cepat, akurat, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung terwujudnya pelayanan kepegawaian yang profesional. (PPIK)